Wakil Ketua DPRD Mamasa Minta Bupati Untuk Tidak Melantik Pejabat Eselon II yang Memiliki Temuan Rp81 M dan Kini Ditangani Kejaksaan

MAMASA, TORAJA TIMES.com | Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mamasa, Arwin Rahman, SH., mengingatkan agar Bupati Mamasa Welem Sambolangi tidak melantik pejabat eselon II yang masih memiliki sangkutan temuan keuangan sebesar Rp81 miliar yang kini tengah ditangani oleh pihak kejaksaan.

Menurut Arwin, langkah ini penting dilakukan demi menjaga integritas aparatur pemerintahan dan memastikan bahwa pejabat yang dilantik benar-benar bersih serta memiliki rekam jejak kerja yang baik.

“𝑆𝑎𝑦𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑦𝑎𝑟𝑎𝑛𝑘𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑝𝑎𝑑𝑎 𝐵𝑢𝑝𝑎𝑡𝑖 𝑀𝑎𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑎𝑔𝑎𝑟 𝑡𝑖𝑑𝑎𝑘 𝑚𝑒𝑙𝑎𝑛𝑡𝑖𝑘 𝑝𝑒𝑗𝑎𝑏𝑎𝑡 𝑒𝑠𝑒𝑙𝑜𝑛 𝐼𝐼 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑎𝑠𝑖ℎ 𝑚𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑖 𝑠𝑎𝑛𝑔𝑘𝑢𝑡𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑡𝑒𝑚𝑢𝑎𝑛 𝑅𝑝81 𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑏𝑢𝑡. 𝑃𝑒𝑗𝑎𝑏𝑎𝑡 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑖 𝑡𝑒𝑚𝑢𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑟𝑎𝑟𝑡𝑖 𝑡𝑖𝑑𝑎𝑘 𝑚𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑖 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑎𝑛 𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏uruk,” 𝑢𝑗𝑎𝑟 𝐴𝑟𝑤𝑖𝑛, 𝐾𝑎𝑚𝑖𝑠 (9/10/2025).

Ia menegaskan, pelantikan pejabat tinggi pratama harus didasarkan pada prinsip akuntabilitas dan profesionalisme. Karena itu, kata Arwin, mereka yang masih memiliki tanggungan atau belum menyelesaikan temuan keuangan perlu menuntaskan terlebih dahulu kewajibannya sebelum diberikan jabatan baru.

“Kalau yang bersangkutan sudah melunasi atau menyelesaikan temuannya, barulah bisa dilantik. Ini soal tanggungjawab moral dan kepatuhan terhadap aturan,”jelasnya.

Arwin juga berharap hasil Job Fit Eselon II yang telah diserahkan oleh ketua tim yang juga merupakan Kepala Lembaga Administrasi Negara (Ka.LAN) Makassar dapat menjadi rujukan objektif bagi Bupati Mamasa dalam menentukan pejabat yang layak dilantik.

Langkah pembersihan birokrasi ini, menurutnya, merupakan bagian penting dalam membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas di Kabupaten Mamasa.

Sebelumnya, Bupati Mamasa Welem Sambolangi menyampaikan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti hasil job fit yang diserahkan oleh tim job fit dari LAN Makassar. Ia menargetkan pelantikan pejabat hasil seleksi akan dilakukan pada akhir Oktober 2025.

“Kami segera menindaklanjuti hasil job fit ini, dan targetnya akhir Oktober sudah bisa dilakukan pelantikan. Semua hasil yang diserahkan merupakan murni hasil seleksi independen tim yang telah bekerja,” Ujar Welem Sambolangi dalam keterangannya di Halaman Kantor Bupati Mamasa, Senin (6/10/2025).

Bupati juga menegaskan bahwa pelantikan akan dilakukan berdasarkan hasil objektif dan transparan, tanpa intervensi politik maupun kepentingan pribadi. “Tidak ada istilah titipan, semua berdasarkan kompetensi dan hasil uji yang dilakukan secara profesional oleh LAN,” tegas Bupati.

Langkah Bupati ini sekaligus menjadi bagian dari upaya reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamasa. (*)

Penulis : Leo
Editor  : Eno