Ditahun Pertama 2025, Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Gelar Rapat Koordinasi Dengan Seluruh Perangkat Daerah

TORAJA UTARA, TORAJA TIMES.com | Pemerintah Kabupaten Toraja Utara mengelar Rapat Koordinasi dengan menghadirkan mulai dari Sekertariat Daerah, Asisten, staf ahli, seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, Lurah, Lembang, Pengurus TP PKK Toraja Utara dan seluruh para Kepala Sekolah mulai dari tingkat SD, dan SMP yang berlangsung di Hotel Bobatuhera, Tallunglipu, Jumat, (01/8/2025).

Dalam rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Toraja Utara, Frederik Victor Palimbong didampingi Wakil Bupati Toraja Utara, Andrew Branch Silambi, dan Sekda Toraja Utara, Salvius Pasang.

Diawal Rapat Koordinasi Bupati Toraja Utara, Frederik Victor Palimbong menekankan untuk mengibarkan bendera merah putih dan atribut lainnya mulai tanggal 1 – 31 Agustua jelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 tahun.

Bupati menyampaikan untuk setiap Kecamatan, Lembang, dan Kelurahan agar tetap menjaga kebersihan lingkungan serta melaksanakan kegiatan lomba di tempat masing-masing dalam memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia,” ucap Frederik.

Selain itu, dalam Rakor tersebut Bupati Toraja Utara juga membahas berbagai program dari pusat, yakni Stunting, Koperasi Merah Putih, dan Makan Bergizi Gratis (MBG). Dan juga rencana pembangunan infrastruktur jalan, pemeriksaan kesehatan gratis serta pemutakhiran data penduduk.

Bupati Frederik juga menyampaikan bahwa salah satu persoalan daerah adalah masih tingginya angka stunting atau kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bawa lima tahun) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, untuk itu sebagai salah satu kabupaten di Sulsel yang masih tinggi angka stuntingnya, ia meminta kolaborasi terus ditingkatkan.

Lanjut Frederik, bahwa saat ini angka stunting hanya turun 1,1 persen dari angka tahun lalu, yakni 28,7 persen turun menjadi 27,6 persen. Dimana data terbaru saat ini masih diangka 2.272 kasus.

Ia meyebutkan bahwa Penanganan stunting tidak hanya tanggungjawab dinas kesehatan dan DP3AP2KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana). Namun juga dibutuhkan kolaborasi dengan semua stakholder yang ada, termasuk masyarakat.

Dalam rakor tersebut ada tujuh point yang dibahas yakni, penurunan stunting, koperasi di kelurahan lembang, program makan siang gratis, rencana pembangunan infrastruktur jalan, pemeriksaan kesehatan gratis, pemutahiran data penduduk, perayaan HUT RI. Secara bergantian bupati dan wakil bupati menyampaikan materi. (*)

Penulis : Eno
Editor   : Rahmad