Kapolres AKBP Eko Suroso, S.I.K Terima Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2023

TORAJA TIMES.NET, Toraja Utara | Kapolres Toraja Utara, AKBP Eko Suroso, S.I.K menghadiri penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2023 di Kantor KPPN Makale Tana Toraja, Selasa (13/12/2022).

Penyeraham DIPA 2023 adalah salah satu upaya dalam hal peningkatkan kualitas SDM, Kapolres Toraja Utara AKBP Eko Suroso, S.I.K menghadiri langsung kegiatan Serah Terima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Dipa) Tahun 2023.

Turut hadir dalam kegiatan Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja, AKBP Natalya Dewi Tonglo, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Toraja Utara, Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Toraja Utara, Kejaksaan Negeri Makale, serta Para Tamu Undangan Lainnya.

Kegaiatan yang digelar oleh KPPN Makale tersebut, merupakan tindak lanjut setelah sebelumnya telah dilakukakan Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023, di Istana Negara, Provinsi DKI Jakarta, (01/12/2022).

Dalam sambutan Bapak Presiden RI H. Joko Widodo saat itu diterangkan bahwa di tengah situasi ekonomi dunia yang sedang bergolak, alhamdulillah ekonomi kita termasuk yang terbaik. Bahkan, Managing Director dari IMF mengatakan bahwa di tengah dunia yang gelap, Indonesia adalah titik terang. Ini adalah kerja keras kita semuanya.

Lanjut,  kita semuanya harus memiliki sense of crisis, betul-betul siap atas segala berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi, yang tanpa kita prediksi, yang tanpa kita hitung, semuanya kita harus siap. Bukan hanya untuk mampu bertahan, tetapi juga bisa memanfaatkan setiap peluang yang ada.

Strategi besar, rencana besar yang kita siapkan betul-betul harus secara konsisten kita kerjakan di lapangan. Strategi besar dalam merespons tantangan ekonomi global, dengan menempatkan APBN sebagai instrumen stabilitas untuk mengendalikan inflasi.

Untuk itu, APBN 2023 difokuskan pada enam kebijakan yaitu penguatan kualitas SDM (sumber daya manusia), Akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial untuk memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, revitalisasi industri yang mendorong hilirisasi, dan terakhir pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi.

“Fokuskan kebijakan tersebut dengan pengawalan yang ketat di lapangan, jangan terjebak rutinitas, perbesar pembelian produk-produk dalam negeri, kerjanya harus kerja terintegrasi, tidak sektoral dan berjalan sendiri-sendiri. Intinya percepat realisasi belanja di APBN maupun APBD, khususnya belanja modal dan belanja sosial. Eno