Bawaslu Toraja Utara Gelar Sosialisasi Netralitas, Wakapolres : Netral Diartikan Tidak Berpihak Atau Tidak Membantu Salah Satu Pihak

TORAJA TIMES.COM – TORAJA UTARA | Wakapolres Toraja Utara Kompol Marthen Buttu menghadiri Sosialisasi Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, TNI, Polri yang digelar oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Toraja Utara di Toraja, Senin (24/10/2023).

Kegiatan yang digelar oleh Bawaslu tersebut selain dihadiri oleh pihak Kodim 1414/Tator, para Kepala OPD Kabupaten Toraja Utara, serta tamu undangan lainnya, tampak hadir Kasi Propam AKP Lewi Tandi Arung dan Kasiwas IPTU Agus Martopo yang merupakan pengawas internal Personel Polres Toraja Utara.

Dalam pelaksanaannya, kegaiatan tersebut dibuka oleh Bonnie Freedom selaku Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Toraja Utara, dengan pemateri Dr. Azry Yusuf,SH, MH yang dilakukan secara virtual.

Wakapolres Toraja Utara Kompol Marthen Buttu mengungkapkan bahwa tujuan dari digelarnya kegiatan tersebut adalah dalam rangka menjaga netralitas ASN, TNI, dan POLRI di Kabupaten Toraja Utara selama pelaksanaan Pemilu Tahun 2024. Netral sendiri diartikan tidak berpihak, tidak ikut atau tidak membantu salah satu pihak.

Ia menambahkan, ini merupakan bentuk adanya kerjasama dan sinergitas dalam mendukung kelancaran Pemilu. Mengingat ditahun politik ini sangat rawan kaitanya dengan segala hal yang terjadi dilapangan bentuk kesiapan.

Untuk Polri terkhusus Polres Toraja Utara sendiri tetap menjunjung tinggi Netralitas sebagaimana diterangkan dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu., yang dalam hal ini memiliki mekanisme internal terhadap ketidaknetralannya, terang Wakapolres.

Sosialisasi yang di laksanakan bertujuan mewujudkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta meningkatkan pemahaman dan wawasan tentang hak dan kewajiban politik di kalangan aparatur negara, ujarnya.

Wakapolres berharap upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Toraja Utara saat ini dapat menguatkan peran dan tanggung jawab, sinergitas, kolaborasi dan kebersamaan dalam mewujudkan praktek demokrasi yang jauh lebih berkualitas. (*)

Penulis : Eno
Editor   : Jansen