TORAJATIMES.com

Objektif & Aktual

Kepala Desa (Lembang) Dan Aparat Desa Harus Mundur Saat Mendaftar Sebagai Caleg, Baca PKPU Nomor 10 Tahun 2023

TORAJA TIMES.COM – TORAJA UTARA | Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024 diramaikan oleh beberapa para kepala desa (Lembang) di Kabupaten Toraja Utara yang maju sebagai Bakal calon anggota legislatif (Caleg) dari sejumlah partai politik. Para kepala desa (lembang) wajib menyertakan surat pengunduran diri sebagai kepala desa beserta tanda bukti surat tanda terima pengunduran diri dari instansi berwenang.

Divisi Teknis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Toraja Utara Jany Pakan, mengatakan bahwa bakal caleg dari partai politik yang berstatus kepala daerah, wakil kepala daerah, Aparat Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri, direksi BUMN, pengawas BUMN, kepala desa, aparat desa, pendamping desa wajib mundur saat mendaftar Calon Legislatif (Caleg),”terangnya.

“Kalau mereka tidak mengajukan surat pengunduran diri yang disertai surat tanda terima dari instansi berwenang, kami di KPU berhak menolak pendaftarannya sebagai caleg. Ini merupakan perintah PKPU 10 Tahun 2023 pada Pasal 12 sampai 21,” kata Jany Pakan saat di konfirmasi melalu via whatsAppnya, Selasa, 23 Mei 2023.

Jany Pakan menegaskan bahwa kepala desa dan aparat desa diwajibkan mundur dari jabatannya saat mendaftar caleg di KPU. Sebab, kepala desa dan aparat desa yang digaji menggunakan dana dari APBN maupun APBD. Hal ini telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023. Termasuk caleg yang saat ini menduduki jabatan sebagai anggota DPRD yang maju di partai lain juga wajib mengajukan surat pengunduran diri dari partai lama, dilengkapi surat tanda terima dari partai yang ditinggalkan.

Dia mencontohkan, jika seseorang merupakan anggota partai A dan maju sebagai caleg partai B, maka orang tersebut wajib mundur dari partai A. “Intinya, mereka wajib mengundurkan diri saat pendaftaran caleg,”jelasnya.

Sementara itu, bagi mantan narapidana yang vonisnya tidak kurang dari lima tahun penjara, dapat langsung mencalonkan diri sebagai caleg lewat partai politik. Berbeda bagi mantan narapidana dengan vonis lebih dari lima tahun harus menjalani jedah lima tahun. Namun, dengan syarat harus diumumkan lewat media cetak dan elektronik. Bahkan harus menyertakan surat keterangan dari Lapas. (*)

Editor : Eno

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini