Dengan Gamlang di Sampaikan di Forum Konsultasi Publik, Ketua DPRD Toraja Utara : Pemerintah Tahun 2023 akan Lakukan Peminjaman Rp.60 Miliar Untuk Tutupi Gaji Pegawai

TORAJA TIMES.NET – TORAJA UTARA | Ketua DPRD Toraja Utara, Nober Rante Siama’ dalam kesempatannya memberikan sambutan pada Forum Konsultasi Publik yang di gelar oleh Pemerintah Kabupaten Toraja Utara mengatakan bahwa dalam konsultasi publik ini saya juga tidak mengerti karena apa yang harus kita lakukan kedepan. Dan hari ini kami memberikan masukan terkait pokok-pokok pikiran oleh DPRD, tapi tema saja belum di ketahui oleh Ketua DPRD, dan yang ikut konsultasi belum tau juga,”ucapnya.

Disampaikan pula bahwa RPJMP sudah menjelaskan bahwa arah kebijakan untuk tahun kedepan ada beberapa poin, tetapi sampai sampai sekarang bahan yang akan kita jadikan dalam diskusi musrenbang kita juga belum paham apa yang kita lakukan. Dan kalau tidak salah terkait iklim sistem demokrasi dan perekonomian, nah untuk tabun 2024 kita sudah masuk pada tahun politik.

“Ketua DPRD Toraja Utara juga menyampaikan bahwa sistem perencanaan kita itu hanya sebagai formalitas saja. Dan itu juga sudah di sampaikan oleh Wakil Bupati tadi bahwa apa yang di rencanakan lain yang kita implementasikan, nah saya mau mengundang kepada kita semua bahwa apa yang di tekankan oleh wakil bupati tadi kita harus fokus dan diskusikan bersama, apalagi tahun depan adalah tahun politik dan anggran sangat minim,”jelasnya.

“dan hari ini kita hanya berbicara beberapa program yang sudah di tentukan oleh mandatori dan jangan berharap anggaran madatori itu fleksibel,”terangnya.

“Kita ketahui bahwa beberapa perangkat daerah untuk tahun 2023 ini terkait pemenuhan SPM masih berapa yang kosong dan kemungkinan besar nanti tahun depan semua perangkat daerah untuk pemenuhan standar pelayanan minimal akan diberikan anggaran.

Nober juga menyampaikan kepada Bapelitbangda Toraja Utara bahwa hari ini kita juga belum mendengarkan informasi bahwa apa yang kita bahas hari ini memang betul-betul paham tentang informasi kita, dan sampikan lebih awal bahwa Toraja Utara sudah memasuki tahun ketiga, target dan sasaran kita seperti apa dan kita belum tau. Dan kedatangan kita hari ini ibaratnya formalitas saja dan kita datang disini angin yang kita bicarakan, karena kita belum paham sama-sama,”terang Ketua DPRD Toraja Utara.

Diketahui juga bahwa kondisi Fiskal kita untuk tahum 2024 sangat memprihatinkan, ini bukan karena Pemerintah Kabupaten Toraja Utara karena keadaan yang membuat kita seperti ini.
“Ditahun 2023 yang sudah berjalan kita akan lakukan pinjaman tentu ini akan kita konsultasikan bersama Pemerintah Daerah dan Legislatif karena pinjaman ini sifatnya memaksa, tidak ada yang salah.

“Ketua DPRD Toraja Utara katakan bahwa Kementerian Keuangan karena terlambat mengeluarkan PMK 212 nya, sehingga anggaran mandatori spending kita masukkan kedalam anggaran gaji yang sebenarnya itu tidak diperbolehkan oleh PMK 212. Sehingga memaksa kita, dan tahun berjalan ada sebesar Rp.60 Miliar anggaran yang harus di tutupi, kalau Pemerintah tidak meminjam pegawai/ASN tidak akan di gaji, ini saya informasikan agar ini tidak kemana-mana.

“Maksudnya jangan menyalahkan Pemerintah dan jangan menyalahkan DPRD, keadaan membuat kita seperti ini. Belum lagi gaji PHT yang kita harus anggarkan sampai bulan Nopember 2023, bisa dibayangkan kondisi keuangan kita (Pemerintah),”pungkas Nober Rante Siama’.

“ia berharap melalui forum konsultasi publik ini, mari kita bersama-sama memberikan masukan terkait rencana kegiatan kita kedepan,”tutup Ketua DPRD Toraja Utara. (*)

Penulis : Eno
Editor  : Oki